Sekadar Postingan, Tugas Audit Kinerja bersama pak Arifin Akhmad (Dosen USU)

SOAL PILIHAN BERGANDA BAB VIII

1.    Faktor batas kritis keberhasilan dalam  pertimbangan auditor  sebagai penentuan signifikansi merupakan . . .

a.    Suatu area berkaitan erat dengan dampak eksternal dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan serta pentingnya kegiatan tersebut terhadap program pemerintah atau masyarakat.

b.    Menunjukkan pentingnya suatu area dalam menentukan keberhasilan entitas dimana apabila perbaikan yang ditimbulkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap operasi entitas  maka tingkat signifikannya relatif tinggi dan sebaliknya.

c.    Nilai tambah yang diharapkan dari audit tersebut yang berupa perubahan dan perbaikan yang dapat meningkatkan economy, efektivitas dan efisiensi.

d.   Berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

e.    Batasan suatu audit yang memberikan batasan bidang atau kegiatan yang akan diaudit, periode waktu yang diaudit, lokasi yang akan dikunjungi, jenis kajian yang akan dilakukan untuk menguji simpulan dan jenis investigasi yang akan dilakukan.

Jawab : b. Menunjukkan pentingnya suatu area dalam menentukan keberhasilan entitas dimana apabila perbaikan yang ditimbulkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap operasi entitas  maka tingkat signifikannya relatif tinggi dan sebaliknya.

Alasan: Batas kritis keberhasilan menunjukkan pentingnya suatu area dalam menentukan keberhasilan entitas dimana apabila perbaikan yang ditimbulkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap operasi entitas  maka tingkat signifikannya relatif tinggi dan sebaliknya.

(Sumber: Hal- 98)

2.    Di bawah ini yang bukan merupakan kemungkinan dampak audit yang diharapkan adalah . . .

a.    Pengendalian dan manajemen atas sumber daya manusia, aset, proyek, dan sumber daya lain yang lebih baik, pengendalian yang ketat atas kecurangan.

b.    Perbaikan dalam pencapaian tujuan melalui perubahan sifat output atau peningkatan sasaran, memperkenalkan tujuan dan sasaran dengan lebih baik.

c.    Pengurangan biaya akibat pemanfaatan sumber daya yang lebih ekonomis, pengurangan biaya sebagai hasil dari pengadaan yang lebih baik.

d.   Semakin luasnya jangkauan pelayanan dan semakin banyaknya pilihan bagi masyarakat, peningkatan pengendalian dan pemantau eksternal.

e.    Informasi manajemen keuangan yang semakin melemah, penyajian informasi yang kurang akurat dan informatif.

Jawab : e. Informasi manajemen keuangan yang semakin melemah, penyajian informasi yang kurang akurat dan informatif.

Alasan: Seharusnya informasi manajemen keuangan yang diciptakan bisa lebih baik serta penyajian informasi dalam peningkatan akuntabilitas lebih jelas dan informatif.

(Sumber: Hal- 100)

3.    Pernyataan yang benar mengenai pertimbangan auditor memutuskan untuk tidak melaksanakan audit secara profesional pada area tertentu adalah . .  .

a.    Area tersebut tidak sedang dalam perubahan yang signifikan dan mendasar.

b.    Lokasi pekerjaan lapangan tidak dapat dijangkau sehubungan dengan bencana alam atau alasan lain.

c.    Sifat kegiatan yang memungkinkan untuk diaudit misalnya untuk melakukan audit atas pertimbangan-pertimbangan teknis suatu fasilitas penelitian.

d.   Kriteria yang sesuai atau pantas  tersedia untuk menilai kinerja.

e.    Bila auditor tidak memiliki atau mendapatkan keahlian yang disyaratkan.

Jawab : b. Lokasi pekerjaan lapangan tidak dapat dijangkau sehubungan dengan bencana alam atau alasan lain.

Alasan: pertimbangan auditor terdiri dari; Sifat kegiatan yang tidak memungkinkan untuk diaudit misalnya untuk melakukan audit atas pertimbangan-pertimbangan teknis suatu fasilitas penelitian, bila auditor tidak memiliki atau mendapatkan keahlian yang disyaratkan, area tersebut  sedang dalam perubahan yang signifikan dan mendasar, kriteria yang sesuai atau pantas  tersedia untuk menilai kinerja dan lokasi pekerjaan lapangan yang  tidak dapat dijangkau.

(Sumber: Hal- 100)

4.    Di bawah ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk menilaikemungkinan terjadinya risiko manajemen, kecuali . . .

a.    Pengeluaran di bawah atau di atas anggaran dimana pengeluaran tersebut cukup signifikan

b.    Manajemen tidak bereaksi atas kelemahan yang ditemukan

c.    Hubungan tanggung jawab yang tumpang tindih dan tidak jelas atau membingungkan

d.   Aktivitas yang bersifat rumit dalam suatu lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian.

e.    Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

Jawab : e. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

Alasan : point (e) bukanlah sebagai hal yang bisa menilai kemungkinan terjadinya resiko manajemen, tetapi sebaliknya tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi kemungkinan terjadinya resiko.

(Sumber: Hal-96)

SOAL ESSAY BAB VIII

1.    Jelaskan mengenai visibilitas atau kejelasan dan berikan contohnya !

Jawab : Visibilitas atau kejelasan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan auditor dalam penentuan signifikansi dimana berkaitan erat dengan dampak eksternal dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan serta pentingnya kegiatan tersebut terhadap program pemerintah atau masyarakat.

Contohnya, suatu lembaga audit melakukan audit kinerja atas beberapa area pengelolaan pelayanan pertahanan pada suatu kantor pelayanan agraria. Jika dilihat dari faktor visibilitas, area ini memiliki signifikansi yang tinggi karena pembangunan pelayanan pertanahan merupakan masalah yang penting. Selain itu, masalah peningkatan kinerja kantor pelayanan agraris akan memengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat umum.

KOMENTAR UNTUK STUDI KASUS 1 (PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DI AUDIT)

            Dalam melakukan audit kinerja, maka seorang auditor harus mampu memahami entitas yang akan di auditnya tersebut. Pemahaman yang objektif dan komprehensif terhadap sebuah entitas bertujuan untuk mempertajam tujuan audit serta mengidentifikasikan isu-isu kritis dan penting sehingga audit dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Dan di dalam melakukan audit kinerja terhadap sebuah entitas, informasi yang diperlukan untuk memahami entitas adalah :

1.      Gambaran umum entitas

2.      Pemahaman atas Input, Proses, dan Output Entitas

3.      Informasi Lain

Sama hal nya dengan laporan hasil audit kinerja yang terdapat pada studi kasus 1. Komentar yang ingin kami paparkan terhadap laporan ini adalah sebagai berikut :

Kertas Kerja Audit Indeks A.1

1.    Pada bagian kertas kerja ini, tujuan yang di paparkan auditor adalah memahami kantor pelayanan agraria, menurut kami seharusnya tujuan auditor tidak hanya terbatas pada memahami kantor pelayanan agraria namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan lagi, seperi :

§  Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalam kantor Pelayanan Agraria dan alternative penyelesaiannya.

§  Mengidentifikasi sebab-sebab aktual yang berhubungan dengan kinerja Kantor Pelayanan Agraria (tidak hanya gejala atau perkiraan-perkiraan) dari suatu permasalahan yang dapat diatas oleh kebijakan manajemen atau tindakan lainnya.

§  Mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau ketidakefisienan dari kinerja Kantor Pelayanan Agraria.

§  Mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan Kantor Pelayanan Agraria.

§  Melakukan evaluasi atas system pengendalian Kantor Pelayanan Agraria.

§  Menyediakan jalur komunikasi antara tataran operasional dan manajemen di Kantor Pelayanan Agraria.

§  Melaporkan ketidakberesan yang terjadi di dalam Kantor Pelayanan Agraria.

2.    Pada bagian langkah-langkah untuk melakukan audit kinerja, pada point kedua yaitu review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan dan dokumen-dokumen. Seharusnya review tersebut juga dilakuakn terhadap peraturan dan perundang-undangan. Karena, jika hanya dilakukan review terhadap kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen namun tidak dilakukan review terhadap peraturan dan bahkan perundang-undangan, maka review tersebut seolah kurang memiliki landasan yang tepat. Karena, landasan yang seharusnya mkenjadi parameter untuk mengukur kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan atau yang melandasi kinerja perusahaan Kantor Pelayanan Agraria. Sedangkan langkah-langkah yang lainnya sudah sesuai dengan prosedur audit kinerja sebagaimana mestinya.

3.    Untuk hasil ataupun keluaran dari proses audit kinerja ini sudah tepat, yaitu berupa : gambaran umum entitas (KKA Indeks A.1.1), pemahaman atas input, proses, dan output (KAA Indeks A.1.2), serta informasi lainnya (KAA Indeks A.1.3).

Kertas Kerja Audit Indeks A.1.1

1.    Pada bagian Gambaran Umum Entitas, menurut kami terdapat beberapa poit yang perlu ditambahkan sebagai bagian dari pengukuran audit kinerja pada Gambara Umum Entitas, diantaranya adalah :

§  Peraturan terkait (legal mandate)

§  Lingkungan internal, eksternal dan pihak terkait (stakeholders)

§  Petunjuk pelaksanaan internal dan pedoman operasional yang ada

§  Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan

§  Catatan entitas yang berupa notulen rapat pimpinan/manajemen

§  Hasil-hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholders

§  Hasil evaluasi dan laporan audit internal entitas

§  Evaluasi program entitas dan rencana audit internal, serta

§  Hasil audit terdahulu

2.    Pada bagian perencanaan strategis KPA Adipura, seharusnya perlu ditambahkan bagaimana KPA Adipura dapat mengaplikasikan dan merealisasikan berbagai fungsinya ditengah masyarakat, dan membuktikan bahwa mereka mampu berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan masyarakat.

3.    Pada bagian nilai strategis menurut kami seharusnya nilai-nilai strategis yang menjadi acuan KPA Adipura dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi tidak hanya tekat, adaptasi, dan terukur, namun juga terkonsentrasi. Karena ketika dapat dilakukan dengan konsentrasi yang jelas dan pasti, maka akan terlaksana lebih baik.

4.    Pada bagian tujuan, seharusnya perlu ditambahkan point yaitu meningkatkan pengaplikasian dan realisasi pelaksanaan pelayanan Kantor Pelayanan Agraria terhadap masyarakat, dan melaksanakan fungsinya secara maksimal.

5.    Pada bagian sasaran seharusnya perlu ditambahkan point tercapainya tujuan Kantor Pelayanan Agraria secara maksimal dan masyarakat tidak merasa dipersulit oleh Kantor Pelayanan Agraria.

6.    Pada bagian kebijakan, kegiatan KPA Adipura, Tugas dan Fungsi, dan Uraian Struktur Organisasi pada dasarnya sudah baik, dan telah dipaparkan dengan baik pula. Bahkan pada bagian struktur organisasi, telah dipaparkan secara jelas.

7.    Pada bagian ini, Uraian tentang Informasi manajemen juga seharusnya dipaparkan dengan jelas. Dimana uraian tentang informasi manajemen seharusnya juga dapat menggambarkan keadaan internal perusahaan. Sehingga manajemen yang diterapkan oleh perusahaan dapat tergambar dengan jelas, dan akan diketahui apa yang seharusnya diubah di dalam sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut.

8.    Pada bagian Anggaran dan Realisasi Keuangan, menurut kami seharusnya lebih dipaparkan secara jelas karena dalam penyajian informasi di dalam audit kinerja juga dapat dipaparkan penyajian informasi dengan metode keuangan, jadi seharusnya bagian Anggaran dan Realisasi Keuangan dapat digambarkan secara lebih rinci. Dimana, analoginya bagian ini merupakan bagian yang cukup sensitive maka jika tidak digambarkan ataupun diinformasikan secara terperinci, maka laporan tersebut cenderung tidak informative.

Kertas Kerja Audit Indeks A.1.2

Pemahaman atas Input, Proses dan Output Entitas merupakan sasaran pokok, hal ini dikarenakan berkaitan secara langsung dengan evaluasi terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang merupakan interaksi antara input, proses dan output.

1.    Pada bagian Mekanisme Pelayanan, pada dasarnya sudah cukup bagus, dimana pelayanan yang diberikan oleh KPA Adipura dirincikan kedalam 48 jenis pelayanan, mulai dari pengukuran sampai dengan pembatalan sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa KPA Adipura telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik. KPA Adipura juga telah menerapkan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas di dalam penerapan mekanisme pelayanan.

2.    Diagram mekanisme pelayanan front office dan back office KPA Adipura, serta peruses pelayanan di KPA Adipura, pada dasarnya telah dibuat sedemikian rupa dan diagram tersebut mendiskripsikan mekanisme pelayanan yang diberikan oleh KPA Adipura secara jelas dan lengkap, maka pada bagian ini sudah baik. Proses pelayanan di KPA Adipura juga telah dilakukan secara baik, hanya saja yang diharapkan semoga proses tersebut benar-benar dijalankan dengan baik dan bagian birokrasi dari perusahaan tersebut tidak mempersulit pelayanannya terhadap masyarakat. Harapannya, sistematika yang digambarkan oleh proses pelayanan tersebut, dapat di realisasikan sedemikian rupa. KPA Adipura juga telah menerapkan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas di dalam penerapan proses pelayanan, seperti yang diilustrasikan pada diagram tersebut.

Kertas Kerja Audit Indeks A.1.3

Pada bagian informasi lainnya, auditor harus memperoleh informasi penting lain yang berkaitan dengan entitas untuk melengkapi dua informasi yang sebelumnya. Dari 10 informasi lainnya yang dilampirkan dalam laporan tersebut, seharusnya ada yang perlu di tambahkan yaitu informasi mengenai hasil studi yang dilakukan oleh industri, professional, atau kelompok. Kelompok yang mempunyai kepentingan dengan entitas yang diaudit, dan menampilkan informasi mengenai hasil-hasil penelitian akademis. Pada dasarnya informasi-informasi lainnya sudah memenuhi kelengkapan informasi lainnya yang seharusnya disajikan. Dan informasi-informasi tersebut memang sangat penting untuk diketahui. Namun, informasi dari penelitian akademis pada dasarnya sangat penting untuk diketahui sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan KPA Adipura. Maka dari itu, seharusnya informasi yang berasal dari penelitian akademis seharusnya di peroleh dengan baik, dan tidak dihilangkan.

SOAL KASUS (STUDI KASUS 1 PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DI AUDIT)

Maksud dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) antara lain sebagai berikut :

a.       Setiap kebijakan yang menyangkut bidang pertanian dapat terencana, terarah, berkesinambungan dan adil guna menghindari adanya pertentangan dan konflik.

b.      Penjabaran visi dan misi dari wilayah tempat KPA Adipura. Visinya adalah menciptakan manusia unggul yang agamais berbasis agribisnis dan industry yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelayanan prima. Sedangkan misinya adalah mengantisipasi segala tantangan dan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, teknologi, dan informasi.

c.       Sebagai bahan penilaian keberhasilan kerja (akuntabilitas) kantor pelayanan agrarian.

Rencana Strategis (Renstra) KPA Adipura salah satunya adalah Penjabaran terhadap visi dan misi dari perusahaan tersebut. Suatu hari, perusahaan tersebut melanggar visinya sendiri yaitu melalaikan kewajibannya untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang pertanahan bagi masyarakat melalui tertib pengelolaan pertanahan. Hal ini ditunjukkan ketika perusahaan KPA Adipura memiliki sistem birokrasi yang notabene sangat baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pengaplikasiannya bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut terlalu lambat dan cenderung malas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan mereka. Dimana analoginya, dari susunan birokrasinya sangat jelas digambarkan bahwa mereka bersiap siaga untuk memberikan pelayanan terbaik. Namun kenyataannya, banyak masyarakat yang mengeluh dan merasa bahwa orang-orang yang duduk di birokrasi Perusahaan KPA Adipura Pertanahan, mempersulit kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat banyak menuntut dan mempertanyakan dimana tanggungjawab KPA Adipura dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Diminta :

Posisinya, anda adalah seorang auditor yang mengetahui tentang permasalahan ini, maka solusi apa yang akan anda sarankan kepada KPA Adipura tersebut agar mereka dapat meningkatkan kinerja Perusahaannya dan agar mereka memperoleh kepercayaan masyarakat kembali terhadap kinerja mereka.

Jawab :

Jika saya seorang auditor, maka saya akan menyarankan agar perusahaan tersebut memperhatikan kembali visi mereka. Melakukan evaluasi kembali terhadap renstra mereka dan mengupayakan agar mereka mampu kembali konsisten pada visi mereka tersebut. Sebagai seorang auditor, saya akan menyarankan kepada mereka agar mempertegas alat kontrol terhadap kinerja para pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Artinya, internal kontrol manajemen perusahaan tersebut harus dipertegas lagi. Karena, yang menjadi permasalahan di dalam perusahaan ini adalah terhadap sistem birokrasi perusahaan ini sendiri. Maka, seharusnya pengawasan terhadap para pekerja dalam menerapkan pekerjaannya harus di buat pengawasan yang lebih maksimal lagi.

Dan salah satu alat kontrol nya adalah mempertegas sanksi bagi para pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap komitmen pekerjaan tersebut. Internal kontrol sebuah perusahaan adalah hal yang seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, karena analoginya jika internal kontrol sebuah perusahaan lemah, maka sistem yang lainnya akan ikut lemah dan tidak akan berjalan secara maksimal. Lebih dari itu, KPA Adipura seharusnya sering melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja para pekerja sebagai suatu bentuk motivasi untuk para pekerja. Dan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pekerja secara maksimal. Semua bagian dan semua sisi para pekerja harus kembali diberikan motivasi yang maksimal, dan mengupayakan semaksimal mungkin pengawasan yang bersifat memotivasi karyawan, dengan begitu pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat, dan tidak hanya itu bahkan tingkat keramahan dari para pegawai dalam melayani masyarakat juga harus diperhatikan dan turut ditingkatkan.

Dahlan minta Indofarma perbaiki kinerja sebelum konsolidasi

Kamis, 27 Maret 2014 14:51 WIB | 4169 Views

Pewarta: Royke Sinaga

Menteri BUMN Dahlan Iskan (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

realisasinya saya rasa belum bisa dilakukan tahun ini (2014) karena harus menyehatkan perusahaan terlebih dahulu

Berita Terkait

Dahlan Tetap Menjalankan ...

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta direksi PT Indofarma (Persero) membenahi kinerja keuangan terlebih dahulu sebelum dikonsolidasikan dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. "Indofarma saat ini masih rugi. Bereskan dulu kinerja keuangan baru kemudian bisa dengan mudah mengkonsolidasikannya dengan Kimia Farma," kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Kantor PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Jakarta, Kamis.

Menurut Dahlan, salah satu syarat untuk menggabungkan perusahaan adalah kedua perusahaan harus dalam kondisi yang benar-benar sehat. "Kimia Farma keuangannya bagus, tapi Indofarma merugi. Ini timpang, harus sama-sama kuat," ujarnya. Sebagai catatan, pada tahun 2013 Kimia Farma membukukan laba bersih sebesar Rp215,64 miliar, naik dari Rp205,76 miliar pada 2012.

Saat yang bersamaan penjualan Kimia Farma menembus Rp4,3 triliun, melonjak dari sebelumnya Rp3,73 triliun. Sementara itu Indofarma pada 2013 menderita rugi sebesar Rp54,22 miliar, meskipun pendapatan tumbuh menjadi Rp1,34 triliun. Sebelumnya, pemegang saham mendorong Kimia Farma-Indofarma untuk konsolidasi selain karena bisnisnya hampir sama, juga mendorong efisiensi dan meningkatkan kapasitas BUMN Farmasi tersebut di Tanah Air.

Untuk itu pemegang saham kedua perusahaan sepakat menunjuk PT Mandiri Sekuritas (Persero) menjadi penasehat keuangan dari rencana aksi korporasi tersebut. Mandiri diberikan waktu dalam satu bulan untuk menyelesaikan kajian penggabungan kedua perusahaan tersebut. "Kajian untuk penggabungan bisa saja dilakukan sekarang. Namun, realisasinya saya rasa belum bisa dilakukan tahun ini (2014) karena harus menyehatkan perusahaan terlebih dahulu," tegas Dahlan.

Namun, ia pesimis konsolidasi Kimia Farma-Indofarma dapat terwujud dalam waktu dekat, mengingat rencana pembentukan Holding BUMN Perkebunan saja hingga kini belum jelas realisasinya. "Tapi sinergi yang segera dijalankan Kimia Farma-Indofarma ini harus dilakukan dalam semua aspek mulai dari manajemen, program, terutama terkait terbentuknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai beroperasi sejak Januari 2014," ujarnya.

Selama ini tambah mantan Dirut PT PLN ini, konsolidasi dengan membentuk Holding BUMN yang sudah teralisasi dan terbukti memperbaiki kinerja perusahaan adalah Holding Semen (Semen Indonesia), Holding BUMN Pupuk (Pupuk Indonesia). "Jadi sekali lagi jangan takut konsolidasi, karena terlihat jelas kemajuan perusahaan dan memacu praktik tata kelola perusahaan (GCG) yang lebih baik," kata Dahlan menegaskan.

Editor: Fitri Supratiwi

  

3 Bulan Beroperasi, Pemerintah Belum Audit BPJS

Minggu, 23 Maret 2014 18:03 wib | Hendra Kusuma - Okezone

Ilustrasi: (Foto: Reuters) JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap pemerintah yang juga belum melakukan audit kepada mantan perusahaan BUMN, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Padahal, kedua perusahaan itu sudah beroperasi tiga bulan.

"Padahal kedua BPJS tersebut sudah berubah menjadi badan hukum publik, bukan lagi berbentuk PT atau BUMN, bahkan BPJS kesehatan sudah beroperasi 3 bulan," kata Said melalui siaran persnya, Jakarta, Minggu (23/3/2014). Said menuturkan, meski sudah berubah menjadi badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang juga telah mendapatkan penyertaan modal awal dari pemerintah sebesar 500 Miliar dari rencana Rp2 Triliun untuk beroperasinya BPJS Kesehatan, namun pemerintah masih enggan melakukan audit.

"Kondisi di lapangan yang menyebabkan banyak masyarakat tidak terlayani dengan baik oleh BPJS kesehatan patut diduga, diakibatkan karena amburadul dan tidak transparannya manajemen keuangan di BPJS kesehatan," tambahnya. Oleh karena itu, Said sangat mengharapkan pemerintah agar cepat melakukan audit kepada dua BPJS tersebut. Di mana, paling lambat melakukan audit adalah pada saat awal April 2014. Di mana, audit tersebut meliputi audit aset BPJS, jumlah iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang sudah diterima BPJS, dan audit kinerja direksi "Jadi,salah satu upaya memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dan umumkan hasil audit BPJS dan rubah nilai tarif," pungkasnya. (rzy)