SOAL PILIHAN BERGANDA BAB 13
PENYUSUNAN PROGRAM PENGUJIAN
TERINCI
1. Tahap
akhir dari survei pendahuluan adalah penyusunan program pengujian terinci yang
merupakan bentuk nyata dari suatu perencanaan audit. Penyusunan program
pengujian terinci memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut, kecuali . . . .
a. Menetapkan
hubungan yang jelas antara tujuan audit, metodologi audit, dan
kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan
b. mengidentifikasi
dan mendokumentasi prosedur-prosedur audit yang harus dilaksanakan
c. memudahkan
supervisi dan review
d. memudahkan
observasi dan wawancara
e. membantu
dalam pengumpulan bukti yang cukup, dapat diandalkan, dan relevan untuk
mendukung opini/pernyataan pendapat atau simpulan audit serta mencapai tujuan
audit
Jawab :
d. memudahkan observasi dan wawancara
Alasan :Tujuan
dan manfaat penyusunan program pengujian terinci antara lain terdapat pada
point a, b, c, dan e sedangkan untuk point d bukan merupakan tujuan dan manfaat
penyusunan program terinci.
(sumber:
hal 140)
2. Di
bawah ini yang bukan merupakan program pengujian terinci untuk langkah
menetapkan prosedur audit yang tepat adalah . . . .
a. Berkaitan
dengan tujuan dan kriteria audit, yaitu dapat membantu mengumpulkan bukti
relevan yang akan memaksimalkan dampak audit
b. identitas
dan gambaran umum entitas yang diaudit, yang memuat: organisasi, uraian
kegiatan, tujuan, jumlah anggaran, dan sistem pengendalian manajemen
c. dinyatakan
dengna jelas dan dirinci secara memadai sehingga dapat dimengerti oleh auditor
d. berbentuk
metode pengumpulan bukti yang efisien tanpa pengujian yang berlebih, di samping
mempertimbangkan audit terkait sebelumnya
e. disusun
secara logis sehingga audit dapat dilaksanakan dengan efisien
Jawab :
identitas dan gambaran umum entitas yang diaudit, yang memuat: organisasi,
uraian kegiatan, tujuan, jumlah anggaran, dan sistem pengendalian manajemen.
Alasan :
program pengujian terinci untuk langkah menetapkan prosedur audit yang tepat
adalah pada point a, c, d, dan e. Sedangkan untuk identitas dan gambaran umum
entitas yang diaudit, yang memuat: organisasi, uraian kegiatan, tujuan, jumlah
anggaran, dan sistem pengendalian manajemen merupakan langkah audit untuk
memfokuskan pada pembuktian kriteria audit yang telah ditetapkan.
(sumber:
Hal 142)
3. Langkah-langkah
penyusunan program pengujian terinci yang kedua untuk menetapkan pendekatan
audit. Dalam penyusunan program pengujian terinci terdapat dua pendekatan yaitu
. . . . dan pendekatan hasil. Pendekatan yang digunakan juga tidak sama antara
audit kinerja yang satu dan lainnya, dalam arti pendekatan dalam audit kinerja
bukanlah “ . . . .”.
a. Pendekatan
audit dan one-size-fits-all
b. Pendekatan
risiko dan two-size-fits-all
c. Pendekatan
proses dan one-size-fits-all
d. Pendekatan
pendapatan dan one-size-fits-only
e. Pendekatan
beban dan two-size-fits-only
Jawab : c. Pendekatan proses dan
one-size-fits-all
Alasan : Dalam penyusunan program pengujian terinci terdapat dua
pendekatan yaitu pendekatan proses dan pendekatan hasil. Pendekatan yang
digunakan juga tidak sama antara audit kinerja yang satu dan lainnya, dalam
arti pendekatan dalam audit kinerja bukanlah “ one-size-fits-all”.
(Sumber:
Hal 141)
4. Pendekatan
yang berfokus pada proses kegiatan/program entitas, dirancang untuk menentukan
apakah organisasi memiliki sistem pengendalian yang dapat memberikan keyakinan
memadai bahwa hasil yang diinginkan dapat tercapai. Tujuannya adlaah untuk
meyakinkan bahwa sistem tersebut telah dirancang dan diimplementasikan secara
memadai. Pendekatan audit yang dimaksud adalah . . . .
a. Pendekatan
pendapatan d.
Pendekatan proses
b. Pendekatan
beban e.
Pendekatan hasil
c. Pendekatan
risiko
Jawab : d. Pendekatan proses
Alasan : Dalam langkah-langkah penyusunan program
pengujian terinci yang kedua untuk menetapkan pendekatan audit. Dalam penyusunan
program pengujian terinci terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan proses dan
pendekatan hasil. Pendekatan yang dimaksud di atas ialah pendekatan proses
(sistem pengendalian).
(Sumber: Hal 141)
5. Penyusunan
prosedur audit yang tepat menggunakan metode tertentu untuk setiap tujuan
khusus pada masing-masing area kunci. Metode tersebut suatu daftar yang memuat
pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban guna memastikan
suatu kondisi tertentu, metode ini merupakan . . . .
a. Program
audit d.
Pendekatan Hasil
b. Teknik
audit e.
Pertanyaan-pertanyaan riset
c. Prosedur
audit
Jawab : e. P ertanyaan-pertanyaan riset
Alasan : Pada langkah menetapkan prosedur audit
yang tepat penyusunan prosedur audit menggunakan pertanyaan-pertanyaan riset
(research questions) untuk setiap tujuan khusus pada masing-masing area kunci.
(Sumber: Hal 142)
SOAL
ESAI
1) Jelaskan
informasi apa saja yang terdapat pada langkah menetapkan format program audit
pada langkah-langkah penyusunan program pengujian terinci!
Jawab:
a. Dasar
penyusunan program, yaitu rencana kegiatan audit tahunan, kebijakan, atau
arahan khusus pimpinan;
b. Standar
audit yang digunakan;
c. entitas
yang diaudit, termasuk nama dan lokasi entitas;
d. tahun
anggaran yang diperiksa;
e. identitas
dan gambaran umum entitas yang diaudit, yang memuat: organisasi, uraian
kegiatan, tujuan, jumlah anggaran, dan sistem pengendalian manajemen;
f. alasan
audit, yaitu menguraikan informasi mengenai masalah yang ditemukan dalam
kegiatan survei untuk dikaji lebih mendalam;
g. tujuan
audit, termasuk menguraikan lingkup audit, yaitu untuk menilai ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas kegiatan/program;
h. sasaran
audit, memuat kegiatan atau fungsi entitas yang diaudit, yang masalahnya
ditemukan dalam audit pendahuluan;
i.
kriteria atau standar yang akan
digunakan untuk menilai apakah kegiatan entitas yang diaudit telah dilaksanakan
secara ekonomis dan efisien;
j.
pengarahan audit: memuat
langkah-langkah, prosedur, dan teknik audit yang harus dilaksanakan oleh tim
audit;
k. jangka
waktu audit, memuat jumlah hari audit yang diperlukan;
l.
susunan tim dan biaya audit yang memuat
nama, pangkat/golongan, dan jabatan dalam tim, serta biaya yang diperlukan
untuk melaksanakan audit;
m. instansi
penerima hasil audit yang memuat nama entitas yang akan menerima hasil audit;
n. kerangka
laporan hasil audit atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas; serta
o. memuat
hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan.
KOMENTAR STUDI KASUS 5
Menurut
kami, pada kriteria 1 seharusnya kata-katanya bisa diperbaiki menjadi : Apakah KPA
Adipura memiliki struktur organisasi yang baik dan melakukan pengelolaan
keuangan yang memadai untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat ?
Alasannya
: ketika kriteria 1 hanya mempertanyakan Apakah KPA Adipura memiliki struktur
organisasi dan melakukan pengelolaan keuangan yang memadai untuk mendukung
pemberian pelayanan kepada masyarakat ? maka jawabannya adalah kita sudah jelas
tahu dan paham bahwa KPA Adipura merupakan sebuah organisasi, tentu saja
organisasi itu memiliki struktur. Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah
apakah struktur organisasi tersebut dalam keadaan baik atau tidak sehingga
setiap bagian dari struktur organisasi tersebut mampu menjalankan tugasnya
sesuai dengan struktur dan fungsinya masing-masing. Maka dari itu, apa yang
dijadikan sebagai kriteria harus jelas dan tegas, karena kriteria tersebut
harus mampu memberikan jawaban yang merupakan solusi untuk memperbaiki sistem
pelayanan KPA Adipura tersebut.
Kemudian,
menurut kami ada sub kriteria yang seharusnya ditambahkan diantaranya adalah :
1. Apakah
setiap karyawan KPA Adipura telah diberikan berbagai pelatihan yang memadai
untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ?
2. Apakah
internal kontrol perusahaan yang bersifat mengawasi sudah dianggap cukup baik,
untuk memaksimalkan tugas para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat ?
3. Apakah
setiap pejabat mampu menjalin hubungan baik dengan para karyawannya dengan
asumsi sebagai suatu motivasi agar karyawan dan atasan sama-sama loyal untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat ?
Alasannya
adalah beberapa pertanyaan tersebut seharusnya mampu melengkapi subkriteria
yang ada di buku. Karena, menurut kami hal itu sangat penting untuk
dipertanyakan sehingga di dalam sebuah organisasi tidak cukup untuk mempertanyakan
keloyalan si karyawan saja untuk memaksimalkan pekerjaannya, namun juga pejabat
tertinggi. Bagaimana mereka yang berada dalam suatu organisasi mampu
bekerjasama dengan baik, hal ini sangat menentukan bagaimana mereka mampu
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan demikian semacam ada
umpan balik antara karyawan, pejabat tertinggi dan bahkan masyarakat. Hal ini
harus disikapi secara realistis bahwa setiap organisasi akan mampu berdiri
kokoh jika setiap elemen yang ada di dalamnya mampu bekerjasama dengan baik
pula.
Pada
bagian kriteria ke 2 dimana pertanyaannya adalah : Apakah KPA Adipura telah
melakukan proses pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah
ditetapkan ?
Menurut
kami, perlu adanya berbagai evaluasi yang dilakukan di dalam organisasi KPA
Adipura ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para karyawan mengenai
standar dan prosedur pelayanan KPA Adipura yang dimaksudkan di dalam kriteria
tersebut. Apakah apa yang dipahami oleh setiap elemen yang ada di KPA Adipura
sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini perlu
dipertanyakan dengan tegas dengan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja
karyawan dan mempertanyakannya dalam sebuah kegiatan pelatihan terhadap
profesionalisme kerja karyawan KPA Adipura.
Selain
itu, perlu ditambahkan sub kriteria diantaranya adalah :
1. Apakah
setiap karyawan KPA Adipura sudah diberikan motivasi yang memadai untuk
menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana
sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan ?
2. Apakah
reward dan punishment telah ditetapkan bagi setiap karyawan yang mampu
menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan standar dan prosedur yang telah di tetapkan oleh KPA Adipura ?
3. Bagaimana
memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para karyawan bahwa mereka semua
harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPA
Adipura ?
Alasannya
adalah setiap karyawan yang bekerja di kantor KPA Adipura membutuhkan motivasi
untuk bekerja, bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka harus
loyal dalam bekerja dan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik adalah
sebuah persoalan yang seharusnya mampu mengatasi permasalahan minimnya
pelayanan di KPA Adipura terhadap masyarakat. Reward dan punishment merupakan
sesuatu yang harus dipaparkan secara tegas karena hal ini juga merupakan bagian
dari motivasi dan alat kontrol untuk setiap karyawan. Bagaimanapun KPA Adipura
sudah seharusnya memberikan pemahaman yang memadai kepada para karyawan
mengenai apa yang dimaksud sebagai “standar dan prosedur” dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, ketika setiap karyawan telah mampu memiliki pemahaman
yang sama tentang “standar dan prosedur” tersebut, maka mereka akan secara
otomatis mampu menjalin kerjasama yang baik untuk memberikan pelayanan secara
maksimal kepada masyarakat dan kinerja mereka di KPA Adipura juga akan semakin
baik.
Pada
bagian kriteria ke 3 pertanyaannya adalah Apakah pengukuran pelayanan dan
penilaian kinerja KPA Adipura telah dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dengan
baik ?
Menurut
kami, melakukan evaluasi sebagai pengukuran kinerja KPA Adipura tersebut adalah
hal yang memang sudah seharusnya untuk dilakukan. Bagaimana setiap karyawan
mampu mempertanggungjawabkan setiap kinerjanya terhadap perusahaan tersebut,
maka dari itu ketika evaluasi tersebut telah dilakukan, seharusnya akan
dilanjutkan dengan pengambilan keputusan apa yang kemudian harus dilakukan
untuk meningkatkan kinerja karyawan yang dianggap cukup buruk dan bagaimana
agar senantiasa memberikan semangat dan motivasi bagi karyawan yang sudah
memiliki kinerja yang lebih baik, hal ini adalah sebuah persolana yang seharusnya
mampu dijawab dari pertanyaan kriteria ke 3 ini.
Menurut
kami, perlu adanya penambahan subkriteria pada bagian ke 3 ini, diantaranya
adalah
1. Apakah
setiap hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja karyawan KPA Adipura
telah dipaparkan dengan jelas kepada semua karyawan ?
2. Apakah
evaluasi yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
serta standar dan prosedur yang ditetapkan sebelmnya ?
3. Apakah
evaluasi kinerja tersebut dilakukan terhadap setiap jenjang ataupun posisi dan
kedudukan bagi setiap pemangku kepentingan dan karywan yang ada di KPA Adipura
tersebut ?
4. Apa
tindakan yang diambil setelah dilakukannya evaluasi terhadap kinerja karyawan
tersebut ?
5. Apa
upaya yang dilakukan agar kinerja karyawan akan semakin meningkat setelah
dilakukannya upaya evaluasi kinerja tersebut ?
6. Dalam
jangka waktu berapa lama evaluasi kinerja tersebut dilakukan terhadap karyawan
?
7. Apa
parameter mutlak yang dapat digunakan untuk mengukur ataupun mengevaluasi
kinerja karyawan di KPA Adipura ?
8. Apakah
setiap hasil evaluasi tersebut langsung dihubungkan dengan reward dan
punishment untuk para karyawan di KPA Adipura tersebut ?
9. Apakah
hasil evaluasi terhadap kinerja karyawan tersebut selalu digunakan sebagai alat
untuk memaksimalkan kinerja karyawan pada periode selanjutnya ?
10. Bagaimana
setiap karyawan yang memiliki kinerja yang baik merasa dihargai dan agar tetap
loyal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?
Penambahan
subkriteria tersebut, dimaksudkan untuk memperjelas dan memantapkan kegiatan
evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan KPA Adipura dalam rangka memperbaiki
kinerja para pekerja KPA Adipura. Dengan demikian, subkriteria tersebut
diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan mengenai evaluasi kinerja KPA
Adipura secara sempurna. Setiap karyawan KPA Adipura memang sepantasnya
dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya dengan demikian, jawaban dari berbagai
pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk melakukan berbagai
langkah yang lebih baik lagi kedepannya agar kinerjanya dapat lebih di
tingkatkan lagi. Dengan demikian, seharusnya beberapa subkriteria yang telah
ditambahkan di atas diharapkan dapat menjawab hasil evaluasi dari kinerja
berbagai pegawai KPA Adipura dan kemudian merealisasikannya secara maksimal.
Audit Kinerja sebagai Media Evaluasi
“Pelaksanaan
audit program bukan dimaksudkan sebagai alat pencari kesalahan, akan tetapi
lebih kepada satu tujuan agar kita dapat mengevaluasi kinerja kita. Kekurangan
dan kelemahan yang ditemukan pada saat audit merupakan cambuk bagi kita agar
tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bekerja lebih baik di waktu yang akan
datang”, papar Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D, Direktur Pengembangan Pemukiman
Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam Sambutan Pembukaan Acara “Exit
Meeting Hasil Post Audit PPIP Tahun Anggaran 2013 dan Rekonsiliasi Status
Tindak Lanjut Temuan Kegiatan PPIP Nasional”. Acara tersebut diselenggarakan di
Hotel Aston Marina Ancol pada tanggal 12-14 Mei 2014.
Hadi
menambahkan “dalam menyelenggarakan PPIP, di setiap tingkatan telah dibentuk
organisasi pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan dan mengendalikan
program. Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan dan monitoring selama
pelaksanaannya, baik secara struktural maupun fungsional”.
“Untuk melaksanakan
pengendalian yang optimal dibutuhkan hubungan yang harmonis dan koordinasi yang
intensif antar pelaku pengendalian tersebut”, ungkap Hadi menutup sambutannya.
Sementara M.
Bayu Moelyantono, PPK PPIP Pusat dalam laporannya sebagai Ketua Panitia menyampaikan
“Acara ini dilaksanakan dalam rangka untuk melihat seberapa besar keberhasilan
pelaksanaan PPIP di Tahun 2013 dengan berbagai kendala dan hambatan yang telah
dihadapi oleh para pengelola kegiatan dari tingkat Pusat hingga Desa”.
“Hasil yang
akan kita lihat dan sepakati bersama diharapkan dapat menjadi pembelajaran
penting bagi kita bersama sampai sejauh mana keseriusan, kedisiplinan serta
ketaatan yang harus kita persiapkan dalam mengawal kegiatan PPIP yang akan
datang”, tambah Bayu.
Dalam
Laporan Nasional Audit Kinerja PPIP T.A 2013 yang disampaikan oleh Lismarwati,
Ak, MSc, Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi-BPKP, bahwa sampel audit
untuk pelaksanan Audit Kinerja PPIP T.A 2013 telah dilakukan di 32 provinsi,
200 kabupaten dan 3.671 dari yang direncana dilakukan di 32 provinsi, 254
kabupaten dan 6.364 desa. Dari sampel audit tersebut diperoleh hasil kinerja
pelaksanaa PPIP T.A 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012 khususnya untuk
pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Acara ditutup
oleh Direktur Pengembangan dan Permukiman Ditjen Cipta Karya yang didampingi
oleh Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian-BPK, Dr. Ardan
Ardi Perdana, Ak, MSc, Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi-BPKP dengan
kesimpulan antara lain (i) Hasil audit agar tidak menjadi beban tetapi
dijadikan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program selanjutnya;(ii)
Manajerial konsultan lebih ditingkatkan agar pendampingan/bimbingan kepada
KMK/TAMK/FM dan dukungan kepada Satker/Tim Pelaksana dapat lebih baik; (iii)
Pelaksana disetiap tingkatan meningkatkan kinerjanya; (iv) Pengendalian oleh
pelaku program diharapkan dapat meminimalisasi penyelewengan; (v) Temuan audit
yang belum ditindaklanjuti hingga saat ini agar dapat diselesaikan sesegera
mungkin melalui koordinasi aktif dengan seluruh penanggung jawab di tingkat
kabupaten (Bupati, Kepala Dinas PU, Satker PIP) dan tingkat provinsi (Kepala
Dinas PU, Satker Randal, dsb.).
Diposting
oleh KMP PPIP 2014 Pada 13-Mei-2014 00:30:01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar