TUGAS MINGGUAN MATAKULIAH AUDIT KINERJA BERSAMA BAPAK ARIFIN AKHMAD (AKUNTANSI USU'11)

SOAL PILIHAN BERGANDA BAB 14

1.      Observasi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan contoh (sample) fisik objek yang dilakukan oleh auditor.

SEBAB

Tujuannya adalah untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan audit.

a.       Pernyataan (1) Benar, Pernyataan (2) Benar, berhubungan

b.      Pernyataan (1) Benar, Pernyataan (2) Benar, tidak berhubungan

c.       Pernyataan (1) Benar, Pernyataan (2) Salah

d.      Pernyataan (1) Salah, Pernyataan (2) Benar

e.       Pernyataan (1) Salah, Pernyataan (2) Salah

Jawaban : a. Pernyataan (1) Benar, Pernyataan (2) Benar, berhubungan

Alasan : observasi digunakan ketika auditor ingin menguji keberadaan suatu aset fisik guna mengetahui kesesuaian mutu dengan kriteria. (halaman 150)

2.      Berdasarkan bukti-bukti yang sudah diuji auditor dapat melakukan hal-hal berikut, kecuali ....

a.       Mengembangkan hasil pengujian untuk menilai apakah kinerja entitas yang diaudit telah sesuai dengan kriteria atau tidak.

b.      Mengumpulkan hasil pengujian dan membandingkannya dengan tujuan audit tersebut.

c.       Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja entitas tersebut.

d.      Memanfaatkan hasil pengujian untuk mendukung rekomendasi dan simpulan audit.

e.       Membandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit dengan kriteria audit

Jawaban : e. Membandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit dengan kriteria audit

Alasan : jawaban (e) merupakan salah satu langkah dari pengujian bukti audit. (halaman 151)

3.      Yang bukan merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian bukti audit adalah ....

a.       Menentukan teknik pengujian

b.      Membandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit dengan kriteria audit

c.       Mengidentifikasi sebab dan akibat dari perbedaan

d.      Mengidentifikasi usulan rekomendasi atas temuan

e.       Mencatat dan menganalisis hasil audit

Jawaban : e. Mencatat dan menganalisis hasil audit

Alasan : hanya ada empat langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian bukti dan yang tidak termasuk adalah jawaban (e). (halaman 151)

4.      Dalam audit kinerja, auditor lebih menekankan pada penggunaan data keuangan maupun data operasional untuk menilai; (1) apakah sumber daya diperoleh secara .....; (2) apakah sumber daya dimanfaatkan secara .....; (3) apakah tujuan organisasi, program, atau kegiatan dapat dicapai secara ......

a.       Efektif, efisien, ekonomis

b.      Efisien, efektif, ekonomis

c.       Ekonomis, efisien, efektif

d.      Efisien, ekonomis, efektif

e.       Efektif, ekonomis, efisien

Jawaban : c. Ekonomis, efisien, efektif

Alasan : (1) apakah sumber daya diperoleh secara ekonomis; (2) apakah sumber daya dimanfaatkan secara efisien; (3) apakah tujuan organisasi, program, atau kegiatan dapat dicapai secara efektif. (halaman 148)

5.      Auditor perlu mengetahui proses wawancara untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam wawancara. Proses wawancara pada dasarnya meliputi tiga hal, yaitu ....

a.       Merencanakan dan mempersiapkan wawancara

b.      Membuka, melaksanakan, dan menutup wawancara

c.       Mencatat dan menganalisis hasil wawancara

d.      Benar semua

e.       Salah semua

Jawaban : d. Benar semua

Alasan : ada tiga hal mendasar pada proses wawancara yaitu : (1) Merencanakan dan  mempersiapkan wawancara; (2) Membuka, melaksanakan, dan menutup wawancara; (3) Mencatat dan menganalisis hasil wawancara; maka jawaban (d) adalah yang paling tepat. (halaman 149)

SOAL ESSAY BAB 14

1.      Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara.

Jawaban :

-          Merencanakan dan mempersiapkan wawancara

-          Membuka wawancara

-          Melaksanakan wawancara

-          Menutup wawancara

-          Mencatat dan mengevaluasi hasil wawancara

Alasan : ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara seperti yang tertera pada jawaban pada buku halaman 153.

SOAL PILIHAN BERGANDA BAB 15

1.      Dalam pelaksanaan audit, KKA dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor untuk perencanaan audit tahun berjalan. Auditor dapat mengacu pada kertas kerja tahun sebelumnya yang mencakup berbagai informasi seperti informasi perencanaan audit, sistem pengendalian internal (SPI), alokasi biaya dan waktu, program audit, serta hasil audit yang telah didokumentasikan. Hal ini merupakan salah satu manfaat penyusunan KKA yaitu  . . . .

a.       sebagai dasar perencanaan audit tahun selanjutnya

b.      sebagai catatan bahan bukti dan hasil pengujian yang telah dilakukan

c.       sebagai dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas

d.      sebagai dasar untuk supervisi audit oleh supervisor dan partner

e.       sebagai dasar perencanaan audit tahun berjalan

Jawab      : a. sebagai dasar perencanaan audit tahun selanjutnya

Alasan     : Point a, b, c, dan d merupakan manfaat dari penyusunan KKA. Tapi pernyataan di atas yang paling tepat untuk point a karena, KKA dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor untuk perencanaan audit tahun berjalan merupakan manfaat penyusunan KKA sebagai dasar perencanaan audit tahun selanjutnya.

(Sumber: Hal-170)

2.      Kertas Kerja Audit (KKA) harus menggambarkan kegiatan audit yang meliputi (1) prosedur yang ditempuh auditor; (2) . . . .; (3) informasi yang diperoleh; dan (4) . . . . Oleh karena itu, setiap auditor wajib membuat KKA pada saat ia melaksanakan tugasnya.

a.       Pengujian yang dilakukan serta metode yang digunakan; saran

b.      Pengujian yang dilakukan serta metode yang digunakan; simpulan

c.       Program yang ditempuh auditor; ringkasan temuan

d.      Program yang ditempuh auditor; rekomendasi

e.       Simpulan; Rekomendasi

Jawab      : b. Pengujian yang dilakukan serta metode yang digunakan; simpulan

Alasan     :setiap auditor wajib membuat KKA dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi prosedur yang ditempuh; pengujian yang dilakukan serta metode yang digunakan; informasi yang diperoleh; dan simpulan dari hasil audit.

(Sumber: Hal-170)

3.      Dibawah yang bukan merupakan prinsip umum untuk penyusunan KKA yang harus dipatuhi oleh auditor ialah . . . .

a.       Penyusunan kertas kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan karena pembuatan kertas kerja yang tidak perlu akan meningkatkan biaya audit sehingga KKA harus memiliki tujuan

b.      Untuk melakukan audit yang efisien, sedapat mungkin auditor menghindari pekerjaan salin menyalin, salah satunya dengan cara meminta fotokopi dari auditee atau membuat ringkasan-ringkasan sehingga auditor harus menghindari pekerjaan menyalin

c.       KKA harus menunjukkan prosedur audit yang dijalankan secara singkat dan jelas sehingga auditor harus memuat prosedur audit yang dijalankan

d.      Dalam pelaksanaan audit, anggota tim sering mendapat pertanyaan dan catatan dari atasannya mengenai pekerjaan yang belum terlaksana sehingga auditor tidak meninggalkan pertanyaan dalam keadaan tidak terjawab

e.       Auditor sering menyalin kertas kerja yang dibuat semula agar kertas kerja terlihat rapi sehingga auditor dituntut untuk melaksanakan pekerjaan lebih rapi

Jawab      : e. auditor sering menyalin kertas kerja yang dibuat semula agar kertas kerja terlihat rapi sehingga auditor dituntut untuk melaksanakan pekerjaan lebih rapi.

Alasan     : ada 4 prinsip umum dalam penyusunan KKA oleh auditor antara lain; KKA harus memiliki tujuan; menghindari pekerjaan menyalin; memuat prosedur audit yang dijalankan; tidak meninggalkan pertanyaan dalam keadaan tidak terjawab.

(Sumber: Hal-172-173)

4.      Indeks KKA yang memuat berkas-berkas permanen yang dapat digunakan berulang kali dalam kegiatan audit, misalnya surat tugas, program audit, pembagian tugas audit, struktur organisasi dan uraian tugas, dokumentasi sistem, dan peraturan perundangan adalah . . . .

a.       Indeks berkas tahun berjalan (current files)

b.      Indeks laporan audit

c.       Indeks laporan keuangan

d.      Indeks berkas permanent (permanent files)

e.       Indeks berkas tahun selanjutnya (future files)

Jawab      : d. Indeks berkas permanen (Permanent files)

Alasan     : Daftar indeks KKA memuat nomor indeks KKA. Indeks KKA dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu indeks berkas permanen (permanent files);indeks berkas tahun berjalan (current files); dan Indeks laporan audit. Dan pengertian di atas merupakan pengertian indeks berkas permanen (permanent files).

(Sumber: Hal-173-174)

5.      Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam pernyataan standar pelaksanaan audit kinerja menyatakan bahwa auditro harus mempersiapkan dan memelihara dokumen audit dalam bentuk Kertas Kerja Audit (KKA). Dibawah ini hal-hal yang menurut SPKN harus dimuat dalam kertas kerja audit meliputi, kecuali . . . .

a.       Tujuan, lingkup, metodologi audit, termasuk kriteria pengambilan uji-petik yang digunakan

b.      Dokumentasi pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung temuan signifikan dan pertimbangan profesional

c.       bukti tentang review pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan

d.      Penjelasan auditor mengenai standar yang tidak diterapkan, apabila ada beserta alasan dan akibanya

e.       KKA harus jelas dan panjang, mendukung kesimpulan dan mempunyai tujuan yang jelas

Jawab      : e. KKA harus jelas dan panjang, mendukung kesimpulan dan mempunyai tujuan yang jelas.

Alasan     : Point a,b,c, dan d merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam kertas kerja audit menurut SPKN, sedangkan point e merupakan karakteristik KKA yang harus dipenuhi oleh auditor dan pernyataan e yang benar KKA harus jelas dan singkat bukan jelas dan panjang.

(Sumber: Hal-170)

SOAL ESSAY BAB 15

1)      Sebutkan dan jelaskan karakteristik Kertas Kerja Audit yang harus dianggap penting oleh auditor dalam menyusun KKA!

Jawab:

v  Lengkap dan akurat artinya bahwa kertas kerja harus memberikan dukungan yang cukup dan memadai terhadap temuan, simpulan, dan rekomendasi, di samping menggambarkan sifat dan lingkup pengujian yang dilaksanakan.

v  Mempunyai tujuan yang jelas maksudnya tujuan pembuatan kertas kerja audit harus dijelaskan sehingga orang yang membaca mengerti maksud dan tujuan audit pada bagian tersebut.

v  Jelas dan singkat artinya bahwa meskipun tanpa penjelasan lisan, semua orang yang menggunakan kertas kerja dapat memahami tujuan, sifat, dan lingkup pekerjaan yang dilakukan serta simpulan yang dicapai.

v  Mendukung simpulan audit maksudnya kertas kerja audit harus mencerminkan seluruh kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor.

v  Mudah dipersiapkan artinya bahwa KKA harus mudah dibuat.

v  Mudah dimengerti dan berurutan maksudnya KKA harus rapi dan mudah untuk dipahami.

v  Relevan maksudnya informasi yang terdapat dalam KKA harus dibatasi hanya untuk hal yang relevan, secara material penting, mendasar, dan berguna untuk tujuan yang ditetapkan dalam audit.

v  Terstruktur artinya KKA harus diorganisasikan dan menunjukkan struktur yang konsisten.

v  Mudah diakses artinya seluruh dokumen pendukung harus dilakukan cross reference, jika ada, dengan kertas kerja terkait sehingga memudahkan akses ke semua informasi yang berkaitan dengan audit.

v  Mudah direview artinya KKA yang digunakan untuk dasar review oleh pihak internal ataupun pihak eksternal dan pihak berwenang lainnya.

KOMENTAR STUDI KASUS 6

            Sebuah laporan survei pendahuluan, pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur :

1.      Tujuan survei pendahuluan

2.      Penjelasan kegiatan/program entitas yang diaudit

3.      Risiko audit

4.      Hasil penelaahan sistem pengendalian internal

5.      Hasil penelaahan peraturan perundang-undangan

6.      Identifikasi kriteria audit

7.      Identifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti dengan pengujian terinci

8.      Usulan apakah audit akan dilanjutkan atau tidak

Berdasarkan kertas kerja audit kinerja pada studi kasus 6 tersebut, menurut kami terdapat bagian-bagian yang kurang lengkap di dalam penulisan laporan survei pendahuluan tersebut, diantaranya adalah seharusnya dipaparkan terlebih dahulu mengenai kegiatan/program entitas yang diaudit, kemudian risiko audit juga perlu dipaparkan secara jelas, hasil penelaahan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga seharusnya di ungkapkan dengan jelas, dengan aumsi adanya koreksi antara kegiatan yang diaudit dan kemudian di bandingkan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar, proses audit yang dilakukan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang memiliki landasan yang kokoh yaitu peraturan perundang-undangan yang akan memberikan jaminan untuk membenarkan kesimpulan yang akan diambil apakah akan merujuk pada penelitian lanjut secara terperinci atau tidak.

Pada hasil survei pendahuluan, gambaran umum entitas seharusnya mencakup hal-hal sebagai berikut, di antaranya adalah :

1.      Perencanaan strategis KPA Adipura

2.      Visi

3.      Misi

4.      Nilai strategis

5.      Faktor-faktor kunci keberhasilan

6.      Tujuan

7.      Sasaran

8.      Kebijakan

9.      Kagiatan KPA Adipura

10.  Tugas dan fungsi

11.  Uraian struktur organisasi

12.  Anggaran dan realisasi keuangan serta penerimaan negara bukan pajak

Berdasarkan kasus 6, maka kertas kerja audit kinerja tidak mencakup semua aspek tersebut, maka gambaran umum KPA Adipura memiliki kekurangan dalam melakukan pembuatan laporan survei pendahuluannya. Sedangkan bagian area kuncinya sudah sesuai dikarenakan area kunci tersebut telah mencakup tujuan untuk mencapai pelayanan yang bersifat efektif pada KPA Adipura. Tujuan dan lingkup dalam kertas kerja tersebut juga sudah tepat dan sesuai untuk pencapaian efektivitas dalam perusahaan KPA Adipura tersebut.

Mengembangkan kriteria audit, menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti pada kasus 3, diantaranya adalah :

a.       Bagaimana kriteria pengukuran pelayanan yang diasumsikan sebagai sebuah pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

-          Setiap pegawai KPA Adipura diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang datang ke kantor KPA Adipura.

-          Pelayanan yang diberikan diharapkan mampu memberikan penyelesaian masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan merasakan fungsi ataupun manfaat dari pelayanan KPA Adipura tersebut.

-          Bersifat loyal, mampu menjaga integritas, dan menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya, dalam artian tidak ada dilakukan pembayarak uang yang bersifat ilegal untuk memperlancar tugas yang analoginya adalah kewajiban mereka.

b.      Apakah berbagai pelatihan yang telah diberikan kepada para pegawai sudah tepat sehingga seharusnya para pegawai KPA Adipura mampu memaksimalkan kinerjanya dalam hal melakukan pelyanan kepada masyarakat.

-          Menuntut para pegawai KPA Adipura agar mampu memaksimalkan kinerjanya dengan baik, namun juga memberikan berbagai pelatihan yang maksimal.

-          Memberikan apa yang menjadi hak bagi para pegawai KPA Adipura, agar mereka senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan baik.

-          Pelatihan diberikan secara rutin untuk melakukan berbagai evaluasi terhadap kinerja para pegawai KPA Adipura.

c.       Apa hal yang dapat dijadikan sebagai parameter ataupun motivasi tertinggi agar para pegawai di KPA Adipura dapat melakukan pekerjaannya terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih loyal dan maksimal.

-          Memberikan tuntutan kepada masyarakat KPA Adipura bukan merupakan suatu hal yang hanya dilakukan sedemikian rupa, namun harus ada motivasi kerja terhadap para pegawai agar mereka mampu memaksimalkan kinerjanya, misalnya saja memberikan tunjangan bagi para pekerja atau bahkan promosi jabatan bagi mereka yang memiliki kinerja yang baik.

-          Adanya apresiasi yang mencerminkan sikap kekeluargaan diantara para pegawai dan pimpinan di sebuah perusahaan KPA Adipura tersebut.

-          Memberikan motivasi yang tinggi untuk menyadarkan para pegawai bahwa fungsi mereka adalah memberikan pelayanan yang tinggi untuk kepentingan masyarakat luas, maka dari itu mereka harus ada untuk masyarakat luas.

Kemudian akan dimuat kedalam pemodelan pengelolaan yang baik, kedalam sebuah bagan. Dimana bagan tersebut akan menggambarkan hubungan ataupun keterkaitan antara pengembangan kriteria audit yang satu dengan pengembangan kriteria audit yang lainnya. Dan bagan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi pembacanya.

            Pada bagian kesimpulan, maka telah dipaparkan secara jelas bahwa isu-isu yang diperlukan telah di buat kedalam sebuah permodelan, sedangkan untuk pengujian terinci yang akan dilaksanakan secara lanjut telah dipaparkan secara jelas bahwa hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan, dalam hal meningkatkan efektifitas pelayanan KPA Adipura, serta mencapai berbagai tujuan lainnya sesuai dengan berbagai perencanaan yang telah dilakukan dengan baik. Maka kesimpulan itu akan memberikan rujukan ataupun rekomendasi yang memadai untuk melakukan pengujian terinci selanjutnya.

BERITA AUDIT KINERJA

DPRD Sumbar Usulkan BPK Audit PT Balairung

Jum'at, 30 Mei 2014 10:10 WIB

PADANG, HALUAN — Reko­mendasi Panitia Khusus (Pan­sus) PT Balairung Citra­jaya Sumbar makin menge­rucut. Hal ini, setelah para anggota Pansus sepakat mengu­sulkan, agar Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI mengaudit pengelolaan sistem manajemen Perusahaan Daerah (Perusda) tersebut.

Pasalnya, berbagai pers­oalan kini tengah dihadapi oleh Perusda ini, mulai dari perma­salahan keungan, sampai ke permsalahan adanya indi­kasi intervensi dari salah satu partai politik. Selain itu, Pansus juga mencurigai akan adanya indikasi-indikasi pe­nyim­pangan, termasuk ke­mung­kinan terjadinya penyele­wengan anggaran.

Selain itu, perubahan direk­tur serta beberapa mana­jer dan staf yang seharusnya me­ngacu kepada UU tentang Per­seroan Terbatas (PT), namun dilangar. Dimana sebelumnya satu orang komi­saris yaitu Syafrial dan satu orang direksi yaitu Direktur Utama, Irsyal Ismail serta satu Wakil Direktur Maisaf. Tapi belaka­ngan Maisaf diber­hentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Kenapa ini diubah, alasan­nya efisiensi. Mengeser atau mengubah itu, tentu ada indikasi. Ini perlu diaudit. Seandainya indikasi mengu­rangi orang itu tidak meng­akibatkan kerugian negara, juga tidak masalah. Tapi kalau sebaliknya maka bisa berten­tangan dengan hukum,” ujar

Ketua Pansus, M Nurnas usai melakukan pembahasan PT Balairung, Rabu (28/5) lalu.

Anggota Pansus, Liswandi meminta agar tidak ada kajian lagi dalam rekomendasi yang akan dilahirkan nantinya, melainkan perlu dipertegas lagi jika memang melanggar Perda. “Perda ini harus dilaksanakan, kalau tidak ganti saja Perda-nya,” sebutnya.

Begitu juga dengan anggota Pansus, Rizanto Algamar yang mendesak agar rekomendasi yang dikeluarkan nantinya harus mendesak tanggung jawab dari PPK karena ini adalah perma­salahan awalnya.

Menariknya, anggota Pansus Moclasin, justru tidak sependapat jika ini dibaurkan dengan adanya indikasi keterlibatan Parpol. Sehingga pihaknya menganggap jika ini tidak perlu dilakukan audit melainkan hanya mening­katkan kinerja dari pengurus hotel berlantai 15 itu, agar bisa memaksimalkan kontribusinya.

“Kan sudah diperiksa inspekto­rat dan tak ada masalah. Jadi tak ada unsur politiknya. Lagian apa yang telah disampaikan Maisaf (mantan Wakil Direktur, red) itu kenapa baru 2013 dibuka, padahal kejadiannya sebelumnya,” katanya. Sedangkan anggota Pansus, Sultani justru lebih menekan kepada hasil audit inspektorat ini yang ditindak­lanjuti, kalau memang persoalan­nya tetap akan ditindaklanjuti.

Sedangkan rekomendasi lain­nya yang bakal dilahirkan Pansus adalah peningkatan kinerja pengurus PT Balairung Citrajaya Sumbar, persoalan pergantian petinggi perusahaan. Disamping indikasi penyalah­gunaan wewenang pada pelaksa­naan pembangunan tahap III.

Seperti apa yang dipaparkan Maisaf sebelumnya, indikasi penyimpangan dana dalam pembangunan Hotel Balairung, diketahui setelah cairnya cek senilai Rp300 juta dari kas perusahaan. Padahal, untuk proses pencairan cek senilai itu harus ada tanda tangan dirinya selalu salah satu direksi di perusahaan itu sebelumnya.

Ini juga berlanjut pada proses pembangunan tahap III. Dimana pemberian uang muka 20 persen atau Rp2,8 miliar dari nilai total proyek sebesar Rp13,5 miliar kepada kontraktor yang diduga tidak sesuai prosedur. Soalnya, pihak kontraktor hanya men­dapat­kan uang sebesar Rp400 juta sehingga kontraktor enggan untuk mengerjakan proyek tersebut. (h/wis)

sumber : http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/31879-dprd-sumbar-usulkan-bpk-audit-pt-balairung

KOMENTAR ARTIKEL

            Berawal dari audit terhadap sistem manajemen perusahaan yang dilakukan oleh BPK, namun demikian hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari kinerja di perusahaan daerah, PT. Balairung Citrajaya. Pada dasarnya, hal tersebut baik untuk dilakukan sebagai evaluasi dari kinerja perusahaan daerah. Sistem manajemen yang mulai rusak karena adanya indikasi campur tangan parpol merupakan sesuatu hal yang perlu di audit, adanya pemberhentian dan pergantian direktur yang telah sesuai juga harus dilakukan audit. Sebenarnya, hal yang harus dilakukan adalah melakukan koreksi ataupun evaluasi terhadap internal kontrol yang dimiliki perusahaan tersebut. Termasuk terhadap sistem manajemen perusahaan tersebut, kemudian dilakukan analisis terhadap internal kontrol perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kinerja perusahaan daerah memang harus senantiasa dilakukan evaluasi terutama terhadap efektivitasnya.

            Persoalan pergantian petinggi perusahaan seharusnya diupayakan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan tersebut. Bukan membuat ketidakstabilan terhadap kinerja perusahaan, dengan demikian pergantian petinggi ataupun orang-orang yang memiliki wewenang juga seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewadahi perusahaan tersebut. Apapun dan bagaimanapun, seharusnya perusahaan tersebut menjaga komitmen dan mengupayakan agar sistem manajemen perusahaan tersebut lebih diperbaiki lagi dan tidak mengganggu efektivitas perusahaan dan kinerja dari para pegawai perusahaan tersebut. Dan pelanggaran terhadap perda yang dilakukan oleh perusahaan daerah itu juga seharusnya dapat dihindarkan, perda seharusnya dipatuhi bukan untuk dilanggar.